Pendamping Desa Menghadiri Negosiasi Harga dengan Supplier dan Pihak Kalurahan

    Sebagai bagian dari pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa di tingkat kalurahan, Pendamping desa berkesempatan untuk mendampingi pemerintah Kalurahan Jepitu dalam kegiatan negosiasi harga bersama pihak supplier pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Jepitu

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati sebelumnya. Dalam tahap pengadaan, transparansi dan kehati-hatian dalam menentukan harga menjadi hal yang sangat penting agar dana bagi hasil retribusi daerah dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

    Negosiasi harga dihadiri oleh:

1. Lurah dan pamong kalurahan terkait
2. Ketua dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
3. Pihak supplier atau penyedia barang/jasa
4. Pendamping desa sebagai saksi dan pengamat proses

    Selama proses negosiasi, kedua belah pihak saling menyampaikan penawaran dan pertimbangan harga berdasarkan kualitas barang, ketersediaan stok, serta waktu pengiriman. Pemerintah kalurahan berupaya mendapatkan harga terbaik tanpa mengorbankan mutu, sementara pihak supplier memberikan penjelasan terkait biaya produksi dan distribusi.

    Pendamping desa, berperan memastikan proses berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam regulasi pengadaan di kalurahan. Selain itu, juga memberikan masukan agar hasil negosiasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara sebagai bukti administratif yang sah.

    Kegiatan ini berakhir dengan kesepakatan harga yang disetujui bersama dan ditandatangani oleh kedua pihak. Dengan demikian, proses pengadaan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan dan penyaluran barang sesuai kesepakatan.

    Keterlibatan pendamping desa dalam proses seperti ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan Kalurahan, meningkatkan transparansi, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan dalam mengelola Dana dari pemerintah.