Mengawal Perubahan yang Tepat Prosedur: Pendampingan Desk APBKal Perubahan T.A 2026

Oleh: Pendamping Desa

APBKal bukan dokumen yang kaku. Ketika ada pergeseran prioritas, perubahan kebijakan dari pusat, atau SILPA yang harus dimanfaatkan, APBKal perlu diubah lewat mekanisme Perubahan. 

Pada 15 April 2026, kami mendampingi Pemerintah Kalurahan Karangawen mengikuti Desk APBKal Perubahan T.A 2026_ di Kantor Kapanewon Girisubo. Desk initahapan penting sebelum Perkal APBKal P ditetapkan.

Apa itu Desk APBDes Perubahan?

Desk adalah forum asistensi dan evaluasi antara Tim Verifikasi Kapanewon/Kabupaten dengan Pemerintah Kalurahan. Tujuannya memastikan Rancangan APBKal Perubahan sudah sesuai regulasi, tidak melanggar pagu, dan belanjanya menjawab kebutuhan warga.

APBKal-P 2026 biasanya muncul karena:  

1. Penyesuaian SILPA 2025 hasil audit, harus masuk belanja 2026.  

2. Perubahan kebijakan pusat: pagu Dana Desa, prioritas nasional diantaranya ketahanan pangan,BLT, proklim,stunting, Ti, Pktd, dll.  

3. Kondisi darurat : bencana, pergeseran prioritas.  

4. Efisiensi & realokasi: kegiatan tidak bisa dilaksanakan, dialihkan ke yang lebih urgen.

Peran Pendamping Desa Saat Desk APBKal-P

Tugas kami memastikan proses perubahan ini partisipatif dan akuntabel, bukan sekadar ganti angka:

1. Pastikan Ada Muskal Perubahan Dulu  

   Sebelum ke desk, kami cek Berita Acara Muskal Perubahan. Semua usulan pergeseran/tambahan kegiatan harus diputuskan bersama BPKal dan tokoh masyarakat. Tidak boleh ujug-ujug muncul di RAB tanpa dibahas.

2. Verifikasi Kelengkapan Dokumen 

   Kami bantu Pemkal cek _checklist_: Rancangan Perkal APBKal-P, penjabaran APBKal-P, RKPKal Perubahan, BA Muskal Perubahan, RAB tiap kegiatan yang berubah, dan Perkal tentang SILPA. Kurang satu, desk bisa ditunda.

3. Kawal Kesesuaian Regulasi

   Bersama Tim Verifikasi, kami cermati :

• Penanganan Kemiskinan Ekstrem:  Penggunaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga penerima manfaat, dengan data rujukan dari pemerintah.
• Ketahanan Pangan dan Energi: Pengembangan lumbung pangan desa, pemanfaatan pekarangan, serta swasembada energi seperti biogas atau biofuel.
• Dukungan Koperasi Desa Merah Putih: Penguatan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes dan koperasi) untuk meningkatkan produktivitas ekonomi desa.
• Layanan Dasar Kesehatan: Peningkatan sarana kesehatan desa, pencegahan stunting, dan layanan dasar kesehatan lainnya.
• Desa Berketahanan Iklim/Bencana: Penguatan kapasitas desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.
• Infrastruktur Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Pembangunan infrastruktur desa yang mengutamakan tenaga kerja lokal.
• Peningkatan Kualitas SDM: Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan.  
• Catatan Penting:
• Dana Desa dilarang digunakan untuk honorarium kepala desa, perangkat desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• Dana Desa tidak boleh digunakan untuk membiayai perjalanan dinas aparatur desa ke luar wilayah kabupaten/kota.
• Minimal 20% anggaran wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan Jika ada yang tidak sesuai, kami diskusikan solusinya langsung di meja desk.

4 Pastikan Asas Transparansi

  Kami dorong Pemkal agar setelah APBKal-P ditetapkan, segera dipublikasikan lewat baliho APBKal, website Kalurahan, dan grup WA warga. Perubahan anggaran adalah hak warga untuk tahu.

Dalam desk ini, Rancangan APBKal-P Kalurahan Karangawen senilai Rp 305.441.003 dibahas pasal demi pasal. Poin utama perubahan:  

1. Penambahan SILPA 2025 sebesar Rp 14.018.003 dialokasika untuk pengelolaan jaringan komunikasi, sarpas penerangan jalan, bencana destana

2. Pergeseran Rp 4.504.661.000 dari kegiatan perpustakaan milik desa yang semula tidak angka bulat menjadi bulat

Tim Verifikasi memberikan catatan perbaikan pada agar disesuaikan. Setelah direvisi, APBKal-P siap dievaluasi Bupati dan ditetapkan jadi Perkal. 

Desk APBKal-P bukan sekadar agenda administratif. Ini rem agar perubahan anggaran tetap di rel aturan dan kebutuhan warga. Pendamping hadir untuk memastikan rem itu bekerja.

Karena APBKal yang baik bukan yang tidak pernah berubah, tapi yang berubah dengan prosedur benar dan untuk kepentingan warga.